Proyek Normalisasi Kali Ciliwung: Anggaran dan Tantangan di Balik Layar

Proyek Normalisasi Kali Ciliwung: Anggaran dan Tantangan di Balik Layar

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane memerlukan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk menyelesaikan proyek normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer.

Baca juga: Kunto Aji: Artis Tak Perlu Perlakuan Istimewa di DPR

Proyek ini melibatkan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, di mana BBWS bertanggung jawab atas pembangunan tanggul sementara pemprov akan menangani pembebasan lahan.

Pembagian Paket Pekerjaan

Proyek Normalisasi Kali Ciliwung telah dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan untuk mempercepat realisasi. Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Ferdinanto, menyampaikan bahwa proyek ini terdiri dari enam paket pekerjaan di wilayah DKI Jakarta.

Paket pertama mencakup pembangunan di Kelurahan Pengadegan sepanjang 0,46 kilometer dengan anggaran sekitar Rp 35 miliar. Sementara paket kedua melibatkan pembangunan tanggul di Kelurahan Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, dan Rajawali dengan panjang total 2,83 kilometer.

Paket ketiga dan keempat juga akan dilakukan secara bertahap, termasuk area seperti Rajawali, Pejaten Timur, dan lainnya yang membutuhkan total akumulasi anggaran sekitar Rp 400 miliar.

Baca juga: Direktur Lokataru Ditangkap, Polda Metro Jaya Tegaskan Dugaan Penghasutan Anarkistis

Estimasi Waktu Pelaksanaan

Proyek ini ditargetkan untuk selesai pada tahun 2029, dengan harapan bisa rampung lebih cepat pada tahun 2028. Namun, Kepala BBWS mengingatkan bahwa kecepatan penyelesaian proyek sangat tergantung pada proses pembebasan lahan.

Beberapa proyek akan dikelola melalui skema kontrak Multi Years Contract (MYC) yang direncanakan dari tahun 2026 hingga 2029. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian proyek seiring dengan perkembangan pembebasan lahan.

Ferdianto menegaskan, setiap tahap juga harus mempertimbangkan keberatan dari warga yang tinggal di bantaran sungai.

Tantangan dalam Pelaksanaan

Proses pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam proyek besar ini. Ferdianto menjelaskan, tidak semua warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai bersedia untuk pindah meskipun lahan telah dibebaskan.

Keberadaan warga yang telah lama menempati lokasi tersebut sering kali menyebabkan munculnya penolakan, sehingga memerlukan pendekatan yang cermat untuk menyelesaikan persoalan ini.

Dalam konteks ini, BBWS dan Pemprov DKI Jakarta akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah yang ada demi kelancaran proyek.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool: Transfer yang Mengejutkan