Mendagri Rilis Surat Edaran Mitigasi Kebakaran Pasca Insiden Tragis di Jakarta

Mendagri Rilis Surat Edaran Mitigasi Kebakaran Pasca Insiden Tragis di Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran terbaru terkait mitigasi risiko kebakaran setelah insiden yang menewaskan 22 orang di gedung Terra Drone, Jakarta Pusat.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool, Bursa Transfer Musim Panas Berakhir

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, berisi langkah-langkah konkret untuk memperkuat upaya penanganan dan pencegahan kebakaran.

Pengeluaran Surat Edaran Mendagri

Surat edaran bernomor 300.1.7//9757/SJ ini dikeluarkan sebagai respons cepat terhadap tragedi kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025. Insiden tersebut mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan memicu keprihatinan dari berbagai pihak mengenai kesiapan sistem pemadam kebakaran di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menjelaskan bahwa surat edaran ini terdiri dari tujuh poin langkah arahan untuk Gubernur dan delapan poin untuk Bupati/Wali Kota. Arahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja personel pemadam kebakaran dan memitigasi risiko kebakaran di daerah masing-masing.

Baca juga: Calvin Verdonk Dekat Bergabung dengan Klub Prancis Lille

Peran Masyarakat dalam Mitigasi Kebakaran

Safrizal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Ia menyatakan, 'Selain aparatur Pemda, peran serta masyarakat sangat penting dalam pencegahan, mitigasi, dan penanganan kebakaran.'

Pentingnya peran masyarakat diungkapkan dengan menjadikan relawan kebakaran sebagai salah satu elemen utama. Hal ini termasuk mendorong masyarakat untuk memberikan akses bagi unit pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.

Langkah-Langkah Mitigasi Kebakaran oleh Pemerintah Daerah

Langkah-langkah yang dicantumkan dalam surat edaran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran. Salah satu arahan untuk Gubernur adalah pembentukan Dinas Damkar yang mandiri dan melaksanakan pengawasan terhadap anggaran layanan kebakaran.

Bupati/Wali Kota juga diberikan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang memadai seperti Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan kendaraan operasional sesuai dengan standar. Ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas operasional pemadam kebakaran di daerah.

Baca juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing dari Rumah Uya Kuya Pasca Insiden Perampokan