Senin, 08 DESEMBER 2025 • 15:01 WIB

China Naikkan Harga Alat Kontrasepsi untuk Tingkatkan Angka Kelahiran

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah China mengumumkan rencana untuk menaikkan harga alat kontrasepsi, termasuk kondom, sebesar 13 persen. Langkah ini diharapkan dapat merangsang peningkatan angka kelahiran di negara tersebut.

Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2026, setelah disetujui melalui undang-undang pada akhir Desember 2024.

Kebijakan Baru untuk Mendorong Kelahiran

Kenaikan harga alat kontrasepsi ini merupakan konsekuensi dari dihapuskannya status bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diterapkan selama hampir tiga dekade. Dengan hilangnya kebijakan ini, diharapkan biaya lebih tinggi akan mendorong masyarakat untuk berpikir ulang tentang perencanaan keluarga.

Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan ini, akan muncul motivasi baru bagi keluarga di China untuk memiliki lebih banyak anak. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk menanggulangi krisis kelahiran yang telah mengkhawatirkan.

Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik keras dari berbagai pihak yang mempertanyakan efektivitasnya.

Data Demografi Menunjukkan Krisis Kelahiran

Berdasarkan laporan terbaru, diperkirakan angka kelahiran di China pada tahun 2024 hanya akan mencapai 6,77 kelahiran per 1.000 penduduk. Angka ini menunjukkan ancaman serius terhadap stabilitas demografi negara.

Data dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa tingkat kesuburan masyarakat China pada tahun 2023 berada di angka 1,0, jauh di bawah angka ideal 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan stabilitas populasi.

Dengan demikian, situasi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah angka kelahiran yang terus menurun.

Tanggapan Terhadap Kebijakan

Meskipun pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan angka kelahiran, banyak kritik yang muncul dari masyarakat. Sejumlah pihak menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan harga alat kontrasepsi justru akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual.

Di sisi lain, pengamat juga menilai bahwa kebijakan ini belum menyentuh faktor utama yang menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memiliki anak, yaitu tingginya biaya hidup dan pengeluaran untuk membesarkan anak.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kebijakan tersebut mungkin tidak akan efektif tanpa adanya dukungan terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.