Aturan Upah Minimum Provinsi 2026 Resmi Ditetapkan

Aturan Upah Minimum Provinsi 2026 Resmi Ditetapkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa aturan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 telah selesai dibahas dan ditandatangani.

Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China: Merayakan 80 Tahun Kemenangan Perang

Meskipun pengumuman resmi belum ditentukan, dasar hukum untuk formula penghitungan baru telah rampung.

Pengaturan UMP 2026 dan Dasar Hukum

Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pengaturan UMP 2026 telah diparaf di Kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat (5/12/2025).

Di tengah ketidakpastian waktu pengumuman, fokus utama saat ini adalah kepastian hukum terkait formula penghitungan upah minimum.

Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi disparitas upah yang menjadi masalah bagi tenaga kerja di berbagai daerah.

Perubahan Skema Penghitungan UMP

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa skema penghitungan UMP tidak lagi mengacu pada satu angka persentase tunggal.

Baca juga: Miliano Jonathans Resmi Jadi Warga Negara Indonesia

Usulan penggunaan rentang angka sebagai panduan penetapan UMP telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Yassierli mengungkapkan, "Ya itu sudah saya sampaikan. Yang pertama, jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas, makanya kita mengusulkan range (rentang) dan itu beliau (presiden) setujulah."

Perubahan ini bertujuan memberikan fleksibilitas dalam menentukan UMP berdasarkan kondisi masing-masing daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penetapan UMP

Setelah pedoman penghitungan ditetapkan oleh pemerintah pusat, penentuan angka akhir dalam rentang tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kepala daerah diharapkan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi.

Meskipun buruh berharap mendapatkan angka yang lebih tinggi, keputusan akhir tetap bergantung pada evaluasi menyeluruh terhadap situasi perekonomian lokal.