Rabu, 03 DESEMBER 2025 • 12:59 WIB

Pemanggilan Perusahaan di Sumatra Utara Terkait Banjir

Author

Fiddy Anggriawan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memanggil delapan perusahaan di Sumatra Utara yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir di wilayah tersebut.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengaudit kelengkapan izin lingkungan perusahaan-perusahaan yang dimaksud.

Rencana Pemanggilan dan Audit

Diaz Hendropriyono mengungkapkan bahwa pemanggilan yang dijadwalkan berlangsung minggu depan akan fokus pada perusahaan yang beroperasi di daerah terdampak bencana, khususnya di Batang Toru.

"Ini yang Sumatra Utara itu, khususnya di Batang Toru, itu ada 8 perusahaan yang seperti Pak Menteri juga sudah sampaikan," tuturnya.

KLH telah melakukan penelusuran awal untuk memastikan apakah perizinan lingkungan dari perusahaan-perusahaan ini sudah lengkap.

Menurut Diaz, audit ini tidak hanya mencakup aspek administratif tetapi juga akan meneliti kondisi lapangan dan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Aspek yang Diperiksa

Dalam evaluasi ini, KLH akan menganalisis dampak alamiah, tutupan lahan, dan potensi pencemaran.

"Kita akan menganalisa dari semua sisi, baik dari sisi alaminya. Dan juga dari tutupan lahan, vegetasi, dan juga dari perizinan lingkungan apakah mencemarkan atau tidak," jelasnya.

Diaz menegaskan bahwa proses pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Dampak Banjir dan Tindak Lanjut

Banjir yang melanda Aceh dan Sumatra Utara telah mengakibatkan kerugian yang signifikan, termasuk hilangnya nyawa dan tempat tinggal.

Kluster advokasi seperti Walhi Sumut mencatat bahwa tujuh perusahaan yang terlibat diduga menjadi pemicu dari bencana ini dengan aktivitas eksploitatif yang merusak hutan.