KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

Komisi Informasi Pusat (KIP) baru saja menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang diajukan oleh anggota kelompok Bongkar Ijazah Jokowi, Bon Jowi.

Baca juga: Pimpinan DPR RI Dengarkan Aspirasi Mahasiswa dalam Pertemuan di Senayan

Keputusan ini disampaikan pada Selasa, 2 Desember 2025, dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keputusan KIP dan Alasan Penolakan

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rospita Vicy Paulyn ini memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon, yakni Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman dari Bon Jowi.

Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan belum memenuhi jangka waktu yang ditentukan, di mana pemohon tidak bisa mengajukan sengketa informasi ke publik setelah batas waktu yang ditetapkan.

Baca juga: Penangkapan ‘Profesor R’ Terkait Aksi Demo Ricuh di Jakarta

Rincian Permohonan dan Proses Hukum

Bon Jowi telah mengajukan permohonan informasi kepada Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2025, tetapi tidak mendapatkan tanggapan sampai 2 Oktober 2025.

Dalam keputusan tersebut, Hakim Anggota Samrotunnajah Ismail menyatakan bahwa Polda Metro Jaya masih memiliki waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh para pemohon.

Daftar Permohonan Informasi yang Diminta

Bon Jowi meminta dokumen yang mencakup salinan ijazah asli, transkrip nilai, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan mantan Presiden Joko Widodo.

Dokumen yang diminta meliputi laporan tugas akhir, Kartu Rencana Studi, dan SK Yudisium, yang semuanya diminta dalam bentuk salinan berwarna atau fotokopi.

Baca juga: Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online: Komnas HAM temukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia