Selasa, 02 DESEMBER 2025 • 11:20 WIB

Pemerintah Indonesia Berencana Tutup Keran Impor Ilegal untuk Lindungi UMKM

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menutup keran impor ilegal dan produk white label yang meresahkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa langkah ini crucial agar UMKM bisa bersaing secara adil di pasar domestik.

Lonjakan Impor Pakaian Bekas dan Dampaknya pada UMKM

Dalam lima tahun terakhir, impor pakaian bekas ke Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan, meningkat dari 7 ton di tahun 2021 menjadi 3.600 ton pada tahun 2024.

Data per Agustus 2025 menunjukkan volume impornya sudah mencapai 1.800 ton, yang membuat banyak UMKM kesulitan bertahan.

Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa barang-barang impor membuat UMKM lokal kesulitan mendapatkan tempat di pasar, karena produk luar bisa masuk tanpa melewati serangkaian sertifikasi yang diperlukan untuk produk lokal.

Tantangan dalam Mengatur Produk White Label

Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan dalam menertibkan produk white label, yaitu barang tanpa merek yang diproduksi massal dan kemudian dilabeli di Indonesia.

Maman menegaskan bahwa produk white label lebih kompleks untuk diatur, karena sering kali asal usul dan kualitasnya tidak jelas.

Ia mencatat bahwa produk lokal yang harus melalui berbagai perizinan seperti NIB, sertifikasi halal, PIRT, SNI, dan BPOM tidak mendapatkan persaingan yang fair.

Rencana Pengetatan Regulasi dan Peluang untuk UMKM

Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa untuk menghadapi masalah ini, pemerintah akan melakukan pengetatan besar-besaran terhadap jalur impor ilegal dan produk white label.

Ia menegaskan keinginan untuk menciptakan 'playing fair' di pasar Indonesia, dengan dukungan dari berbagai kementerian terkait.

Pengetatan ini juga akan mencakup produk lain seperti buah-buahan dan aksesori, termasuk jam tangan, agar pasar Indonesia lebih bersih sebelum produk lokal diluncurkan.