Sabtu, 22 NOVEMBER 2025 • 22:33 WIB

Pertemuan Prabowo dan Dasco: Membahas Isu Hukum dan Kebijakan Publik

Author

Fiddy Anggriawan

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 22 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan laporan dari berbagai daerah serta isu-isu terkini yang melanda tanah air.

Rincian Pertemuan di Hambalang

Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Prabowo dan dilaporkan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet. Berbeda dengan Dasco yang hadir dengan pakaian kasual, Prabowo mengenakan pakaian safari.

Dalam diskusi, Dasco menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan hukum dan kebijakan publik yang sedang berkembang di berbagai daerah.

Sekretariat Kabinet juga merilis bahwa ini adalah pertemuan keempat antara keduanya dalam minggu tersebut, menunjukkan tingkat kolaborasi yang tinggi.

Agenda Sebelumnya dan Pembahasan Isu Penting

Sebelum pertemuan di Hambalang, Prabowo dan Dasco bertemu di Istana pada hari Senin untuk membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet. Ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Pada hari yang sama, mereka juga membahas program hilirisasi, yang bertujuan untuk mengembangkan kerja sama antara sektor hulu dan hilir dalam pembangunan.

Kembali bertemu pada hari Kamis, mereka membicarakan isu kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria, dan agenda ibadah haji tahun 2026, menunjukkan komitmen pada isu sosial yang relevan.

Diskusi Isu Hukum dan Sosial

Diskusi di Hambalang menyentuh pada berbagai persoalan hukum yang ada di masyarakat saat ini. Dasco menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, mereka mendiskusikan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sinergi yang diperlukan.

Isu-isu yang dibahas mencerminkan perhatian keduanya terhadap dinamika sosial-ekonomi yang berlangsung di Indonesia, serta tindakan bajik untuk memastikan efektivitas kebijakan publik.