Penolakan KSPI Terhadap Usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Penolakan KSPI Terhadap Usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh secara tegas menolak rumus kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang diusulkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan pengusaha.

Baca juga: Mencintai Diri Sendiri: Pentingnya Self Love dalam Kehidupan Sehari-hari

Penolakan ini dipicu oleh pernyataan Presiden KSPI, Said Iqbal, yang menilai bahwa pengurangan indeks dalam UMP 2026 berpotensi merugikan buruh.

Penolakan Terhadap Usulan Menaker

Dalam keterangan resmi, Said Iqbal menegaskan bahwa pengurangan indeks tertentu adalah wewenang presiden dan tidak seharusnya menjadi keputusan pihak luar dari konstitusi.

Ia mengatakan, 'Jika indeks tertentu diturunkan, artinya Menaker justru melindungi pengusaha hitam yang ingin membayar upah murah.'

Baca juga: BEM SI Kerakyatan Batalkan Rencana Demo di Jakarta

Kebutuhan Kenaikan Upah yang Adil

Said Iqbal mengemukakan bahwa semestinya kenaikan upah minimum mengikuti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia menambahkan, 'Kalau menggunakan rumus itu, kenaikan upah akan sangat kecil, bahkan di bawah kebutuhan hidup layak.'

Tuntutan Kenaikan UMP yang Signifikan

KSPI dan Partai Buruh mendesak agar UMP dinaikkan sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen untuk menjamin keadilan bagi pekerja.

Iqbal menyatakan, 'Angka 8,5 hingga 10,5 persen itulah yang menjadi acuan bagi serikat buruh di seluruh daerah.'

Baca juga: Mengubah Kamar Kecil Menjadi Ruang Cozy Dengan Beberapa Trik Sederhana