Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Mantan Presiden

Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Semua Mantan Presiden

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar semua presiden yang pernah menjabat di Republik Indonesia memperoleh gelar pahlawan nasional. Usulan ini muncul di tengah penolakan pemberian gelar kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Baca juga: Mencintai Diri Sendiri: Pentingnya Self Love dalam Kehidupan Sehari-hari

Bahlil menyampaikan pendapatnya setelah rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pihak terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menilai jasa para mantan presiden perlu dihargai sebagai kontribusi terhadap bangsa.

Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

Dalam pernyataannya, Bahlil Lahadalia mengusulkan agar semua tokoh bangsa, termasuk mantan-mantan presiden, mendapatkan gelar pahlawan nasional. 'Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dapat dipertimbangkan untuk diberikan gelar pahlawan nasional, ya,' ujarnya.

Di dalam daftar 40 nama kandidat pahlawan nasional yang diajukan oleh Kementerian Sosial, terdapat nama Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal dengan sebutan Gus Dur. Selain itu, Bahlil menambahkan BJ Habibie sebagai kandidat pahlawan nasional.

Bahlil menegaskan pentingnya mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para presiden tersebut. Ia mengatakan, 'Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional.'

Baca juga: Kunto Aji Serukan Tanggung Jawab Anggota DPR dan Kesadaran Masyarakat

Jasa Soeharto dan Penolakan Terhadap Gelar

Bahlil juga menanggapi penolakan terhadap gelar pahlawan bagi Soeharto dengan menyebut bahwa jasa-jasanya selama 32 tahun memimpin bangsa pantas mendapat pengakuan. 'Negara ini, kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya,' ucap Bahlil, menekankan hasil penanganan inflasi, swasembada pangan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Ia mencatat bahwa Soeharto berhasil membawa Indonesia dari inflasi yang ekstrem hingga situasi yang lebih stabil. 'Mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100 persen kemudian inflasinya terjaga,' jelasnya.

Namun, di sisi lain, penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto muncul dari 500 aktivis dan akademisi. Mereka menyatakan keberatan melalui deklarasi di Jakarta dan mempertegas alasan penolakan yang terdiri dari pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pemberangusan kebebasan berpendapat.

Kritikan Terhadap Pemerintahan Soeharto

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menjelaskan alasan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Soeharto selama lebih dari tiga dekade diwarnai pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi.

'Yang ketiga, juga diikuti dengan pemberangusan kebebasan berpendapat, kebebasan pers sampai dengan kebebasan akademik,' ungkap Usman dalam sesi wawancara.

Ia melanjutkan, 'Dan yang terakhir adalah adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi selama pemerintahan Soeharto,' menambahkan bahwa semua faktor ini membuat gelar tersebut tidak pantas diterima oleh Soeharto.

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Kenaikan Pangkat untuk Polisi yang Terluka