Rabu, 29 OKTOBER 2025 • 21:24 WIB

Rencana Pembelajaran Bahasa Portugis di Sekolah: Perspektif dan Tantangan

Author

Fiddy Anggriawan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengumumkan akan diadakannya rapat pimpinan pada 29 Oktober 2025 untuk membahas usulan pembelajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah.

Usulan ini muncul dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang melihat potensi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lokasi uji coba mengingat kedekatan historisnya dengan negara-negara berbahasa Portugis.

Rapat Pimpinan Kemendikdasmen

Abdul Mu'ti menegaskan bahwa rapat pimpinan akan membahas implementasi pembelajaran bahasa Portugis. 'Insya Allah besok kami bahas itu (pada) rapat pimpinan,' ungkap Mu'ti usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menilai usulan mengenai pengajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari kurikulum, serta kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar yang diperlukan.

Mendikdasmen juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program ini, termasuk ketersediaan materi dan pelatih yang kompeten.

Usulan dari Komisi X DPR RI

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar pembelajaran bahasa Portugis diuji coba di NTT, mengingat adanya sejarah dan budaya yang berkaitan dengan negara-negara berbahasa Portugis dan Timor Leste.

Pendekatan kontekstual, menurut Hetifah, akan membuat proses pembelajaran lebih relevan dan mendukung siswa dalam memahami budaya serta bahasa tersebut.

Ia mengungkapkan, 'Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat.'

Tanggapan Terhadap Usulan Pembelajaran

Mendikdasmen Mu'ti menambahkan bahwa kajian komprehensif diperlukan untuk mempelajari pembelajaran bahasa Portugis, termasuk analisis terhadap muatan kurikulum yang sesuai.

Bonnie Triayana, anggota Komisi X DPR RI, menyampaikan kebingungan mengenai fokus pada bahasa Portugis yang kemungkinan tidak efektif. Ia menyarankan agar pemerintah sebaiknya memaksimalkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris terlebih dahulu.

Kritik ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan pembelajaran bahasa baru dan kemungkinan kebutuhan untuk memperkuat pembelajaran bahasa yang sudah ada.