Jumat, 24 OKTOBER 2025 • 17:52 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024: KPK Telusuri Bukti dan Kerugian Negara

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan kuota haji untuk periode 2023-2024. Petunjuk mengenai calon tersangka akan segera disampaikan, mencakup banyak faktor yang menyebabkan kerugian negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa semua data terkait pembagian kuota haji yang mengakibatkan dampak buruk bagi negara akan diumumkan pada waktunya, sehingga kasus ini mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

Proses Penyidikan KPK

Dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji ini telah memasuki tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025. KPK berkomunikasi dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk pengumpulan bukti yang berkaitan dengan kasus ini.

Lebih dari 300 biro penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) telah dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kerugian yang dialami negara. Penyidikan ini mencakup biro dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, yang menunjukkan luasnya dampak dari masalah ini.

Aspek Hukum dan Kerugian Negara

KPK menghitung kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun sejak pengumuman awal kasus. Proses ini juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk validasi jumlah kerugian yang dilaporkan.

Dalam upaya menjaga integritas penyidikan, KPK telah mencegah tiga individu, termasuk Yaqut Cholil Qoumas, untuk bepergian ke luar negeri. Selain itu, KPK juga mengidentifikasi 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji yang terlibat dalam penyediaan kuota yang kontroversial.

Kejanggalan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian kuota haji 2024, di mana 50% ditujukan untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Pembagian ini bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang seharusnya mengatur kuota haji seimbang, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Kejanggalan ini menambah lapisan kompleksitas pada kasus yang ditangani oleh KPK, serta dampaknya bagi calon jamaah haji yang berharap mendapatkan pelayanan yang adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.