Kamis, 23 OKTOBER 2025 • 10:18 WIB

Sanksi Peringatan Keras untuk Ketua KPU Karena Penggunaan Jet Pribadi

Author

Fiddy Anggriawan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin dan empat anggotanya akibat penggunaan jet pribadi untuk perjalanan dinas yang tidak dapat dibenarkan.

Penggunaan jet pribadi tersebut terjadi dalam 59 kesempatan dengan total anggaran mencapai Rp 90 miliar pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Rincian Sanksi dan Penggunaan Jet Pribadi

Mochammad Afifuddin bersama Idham Holik, Persada Harahap, August Mellaz, dan Yulianto Sudrajat menggunakan jet pribadi sebanyak 59 kali.

DKPP menyatakan bahwa penggunaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan distribusi logistik yang diharapkan.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo, anggota DKPP, tidak ada satu pun rute perjalanan yang relevan dengan distribusi logistik yang semestinya.

Hal ini memunculkan pertanyaan terkait akuntabilitas penggunaan anggaran KPU dalam pelaksanaan tugas mereka.

Alasan dan Realitas di Balik Keputusan

KPU beralasan bahwa penggunaan jet pribadi dilakukan untuk memantau logistik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, data menunjukkan bahwa tujuan dari 59 perjalanan tersebut tidak mencakup daerah 3T dan terdapat penerbangan komersial yang layak untuk tujuan yang sama.

Salah satu perjalanan bahkan mengarah ke Bali, yang untuk kegiatan monitoring tetapi tidak ada misi distribusi logistik yang jelas.

Selain itu, terdapat perjalanan ke luar negeri, termasuk Kun Lumpur, untuk memeriksa perhitungan suara yang juga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya.