Gubernur Maluku Utara Koordinasi Dengan KPK untuk Tingkatkan Skor Pencegahan Korupsi

Gubernur Maluku Utara Koordinasi Dengan KPK untuk Tingkatkan Skor Pencegahan Korupsi

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, baru-baru ini melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas upaya meningkatkan skor pencegahan korupsi di daerahnya. Saat ini, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) wilayah Maluku Utara masih berada dalam kategori merah.

Baca juga: Kunjungan Singkat Prabowo Subianto ke China: Merayakan 80 Tahun Kemenangan Perang

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sherly mengungkapkan pentingnya konsultasi tersebut. 'Ya, tujuannya kedatangan saya berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP karena saat ini masih 'merah' ya,' ujarnya.

Kondisi Skor MCP di Maluku Utara

Sherly Tjoanda menjelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya skor MCP adalah banyaknya dokumen yang belum diunggah ke dalam sistem transparansi. 'Pokoknya dari total 660 dokumen, kita masih ada sekitar 300-an dokumen yang belum di-upload,' jelasnya.

Dokumen-dokumen tersebut krusial untuk menunjukkan transparansi kinerja pemerintah provinsi. 'Monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum di-upload,' tambah Sherly.

Pengunggahan dokumen sangat penting untuk meningkatkan pengukuran pencegahan korupsi. Sherly juga menekankan bahwa ia telah berdiskusi dengan Plt Direktur Korsup Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, untuk mencari solusi atas masalah ini.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool, Bursa Transfer Musim Panas Berakhir

Dampak Penurunan Skor MCP

Skor MCP Maluku Utara tercatat 83,59 persen pada tahun 2024, namun mengalami penurunan menjadi 73,59 persen pada tahun 2025. Penurunan ini berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Kondisi ini membuat Maluku Utara menempati peringkat 361 dari 546 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. KPK menggunakan instrumen MCP untuk mengevaluasi tingkat pencegahan korupsi di setiap daerah.

MCP diukur dengan skala 0–100, di mana nilainya semakin mendekati 100 mencerminkan kemampuan pencegahan korupsi yang semakin baik. Kategori warna yang digunakan meliputi merah untuk 0-72,99%, kuning untuk 73-77,99%, dan hijau untuk 78-100%.

Aspek Penilaian Skor MCP

Penilaian MCP dilaksanakan berdasarkan delapan aspek penting, yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. Tim KPK mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi di daerah.

Dengan penilaian yang menyeluruh, diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor pemerintahan. Peningkatan skor MCP diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi di wilayah tersebut.

Sherly menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan KPK untuk mencapai target yang lebih baik dalam upaya pencegahan korupsi.

Baca juga: Pemeriksaan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024