Relasi Harmonis di Balik Perbedaan Pendapat Purbaya dan Luhut

Relasi Harmonis di Balik Perbedaan Pendapat Purbaya dan Luhut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tetap baik, meski keduanya tidak saling sapa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin (20/10/2025).

Baca juga: Kasus Kematian Pengemudi Ojek Online: Komnas HAM temukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Purbaya menegaskan tidak ada masalah yang mengganggu hubungan mereka, meski jarak antara kursi dalam rapat terlihat cukup jauh.

Klarifikasi Hubungan di Sidang Kabinet

Setelah rapat, Purbaya mengklarifikasi bahwa jarak antar kursi mempengaruhi interaksi mereka, yang mana Luhut duduk di samping Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Ia mengungkapkan, "Kan jauh berapa kursi, masa 'Pak Luhut, Pak Luhut' (gestur manggil dari jauh)," menandakan bahwa situasi ini murni disebabkan oleh jarak fisik.

Purbaya mengonfirmasi bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan kebijakan, hubungan personal tetap dijaga dengan baik, menunjukkan profesionalisme dalam tugas mereka.

Baca juga: Alexander Isak Resmi Bergabung dengan Liverpool, Bursa Transfer Musim Panas Berakhir

Perbedaan Pendapat dalam Proyek Family Office

Belakangan ini, Purbaya dan Luhut terlibat dalam perdebatan mengenai proyek family office, di mana Luhut merekomendasikan alokasi anggaran sebesar Rp 50 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke dalam Investasi Nasional (INA).

Namun, Purbaya berpandangan bahwa dana tersebut lebih baik diarahkan ke sektor riil yang lebih produktif, alih-alih hanya digunakan untuk obligasi.

Ia menyampaikan, "Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya," mempertegas pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan produktivitas ekonomi.

Pentingnya Sektor Riil dan Investasi Asing

Purbaya juga telah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena dinilai terlalu menggantungkan investasi pada obligasi yang dianggap kurang produktif.

Ia menjelaskan, dengan kapasitas sebagai sovereign wealth fund, INA dan Danantara seharusnya bisa menarik investasi asing dan mendistribusikannya ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Purbaya menyatakan, "INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja," yang menunjukkan harapannya untuk pengelolaan investasi yang lebih berfokus pada hasil nyata yang dapat dicapai.

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Kenaikan Pangkat untuk Polisi yang Terluka