Kementerian Lingkungan Hidup Temukan Dugaan Pelanggaran di Tambang Nikel Raja Ampat

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran oleh sebuah perusahaan terkait aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Perusahaan tersebut diduga beroperasi di luar batas izin lingkungan yang telah diberikan, dan langkah hukum akan segera diambil untuk menanggapi situasi ini.

Aktivitas Pemantauan di Lokasi Tambang

Dari tanggal 26 hingga 31 Mei 2025, tim yang ditugaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemantauan untuk menilai potensi kerusakan lingkungan.

Salah satu lokasi yang diperhatikan adalah tambang nikel yang dikelola oleh PT KSM di Pulau Kawe, di mana ditemukan aktivitas baru yang mencengangkan.

Hasil Pengawasan dan Temuan di Tambang

Selama survei, tim menemukan bahwa pembukaan lahan untuk tambang sudah dilakukan pada tahun 2023 dan penambangan nikel berlangsung sejak tahun 2024.

Namun, tindakan ini diketahui melanggar izin yang telah ditetapkan, karena area yang digarap melebihi batas kawasan hutan yang diizinkan.

Rencana Tindakan Hukum dari Kementerian

Menanggapi pelanggaran yang ditemukan, Hanif menyatakan bahwa kementeriannya akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menegakkan regulasi yang ada.

Kementerian akan mengumpulkan data lebih lanjut dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan ini, dengan harapan agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.