Qantas Airways Dijatuhi Denda USD 59 Juta atas Pemecatan Ilegal Pekerja

Maskapai penerbangan nasional Australia, Qantas Airways Ltd, baru saja dijatuhi denda sebesar USD 59 juta (sekitar Rp955 miliar) karena pemecatan ilegal 1.820 pekerja darat saat pandemi COVID-19.

Keputusan ini, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Federal Australia, mengundang kritik terhadap budaya perusahaan dan menambah tekanan untuk melakukan perbaikan.

Putusan Pengadilan dan Denda yang Ditetapkan

Putusan yang dibacakan pada Senin (18/8/2025) menegaskan bahwa Qantas harus membayar denda sebesar USD 59 juta kepada Serikat Pekerja Transportasi (Transport Workers’ Union/TWU), yang menggugat pemecatan tersebut.

Denda ini merupakan langkah awal, dengan sisa kompensasi yang akan ditentukan dalam sidang mendatang, yang diharapkan sebagian besar diberikan kepada karyawan yang terdampak.

Budaya Perusahaan yang Dipertanyakan

Hakim Michael Lee dalam putusannya mengkritik budaya internal Qantas yang memungkinkan pemecatan tersebut terjadi, serta menilai kelayakan penyesalan perusahaan.

Ia menyatakan, “Saya gelisah dan tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi di tingkat atas Qantas menjelang keputusan outsourcing ini.”

Permintaan Maaf dan Respon dari Serikat Pekerja

Permintaan maaf yang disampaikan oleh CEO Qantas, Vanessa Hudson, dianggap hakim sebagai bersifat performatif, apalagi situasi di mana ia tidak hadir di persidangan.

“Berbeda halnya jika permintaan maaf itu diuji langsung di persidangan, bukan sekadar siaran pers perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Nasional TWU, Michael Kaine, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan kemenangan bagi para pekerja, yang menunjukkan rasa keadilan di dunia industri.