Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah membatalkan rencana untuk mengurangi ukuran rumah subsidi menjadi 18 meter persegi. Langkah ini diambil setelah menerima banyak tanggapan negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Dalam pernyataannya, Ara, demikian ia biasa dipanggil, meminta maaf atas ketidakpuasan yang muncul dan menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat sebelum menerapkan kebijakan.
Respon Terhadap Wacana Rumah Subsidi
Setelah melakukan rapat dengan Komisi VI DPR, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa ide untuk mengurangi ukuran rumah subsidi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi masih dalam tahap draft yang belum ditetapkan sebagai keputusan final. Ia menegaskan, “Kenapa saya kasih draft, untuk mendengar respons masyarakat.”
Ara menekankan bahwa tujuan dari menyampaikan wacana ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Sikapnya yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa ia menghargai partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, meskipun respons negatif yang diterimanya cukup signifikan.
Pentingnya mendengarkan masukan dari DPR dan masyarakat menjadi fokus Ara, yang menyatakan, “Berarti saya tidak mendengarkan.” Hal ini menggambarkan komitmennya untuk memastikan proses pengambilan keputusan tetap transparan dan inklusif.
Alasan Pembatalan Wacana
Ara menjelaskan bahwa mayoritas tanggapan yang diterimanya terkait wacana pengurangan ukuran rumah berasal dari respon negatif. Dalam keterangannya, ia menegaskan, “Saya harus katakan dengan jujur mayoritas negatif. Jadi sportif, saya batalkan,” menunjukkan keinginannya untuk mematuhi aspirasi rakyat.
Keputusan untuk membatalkan rencana tersebut mencerminkan komitmennya untuk mendengarkan suara rakyat, di mana Ara menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap langkah penyusunan kebijakan. Langkah ini dianggap perlu agar kebijakan yang diambil dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.
Dengan demikian, Ara menunjukkan bahwa dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan perumahan adalah kunci agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Dampak Terhadap Kebijakan Perumahan
Pembatalan rencana ini diharapkan dapat membuka peluang untuk diskusi yang lebih konstruktif tentang kebijakan perumahan yang lebih baik di masa depan. Ara menekankan kebutuhan untuk mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan ke depannya.
Ia mengatakan, “Itu cara saya untuk meyakinkan ini kebijakan perlu dijalankan nggak,” yang menunjukkan bahwa hasil kebijakan harus didasarkan pada masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjamin kebijakan yang berdampak langsung pada kebutuhan perumahan dan kesejahteraan warga.
