Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah dalam rangka menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan kuota haji 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa keterangan Khalid sangat penting untuk mengungkap kasus ini.
Khalid yang merupakan pendiri Uhud Tour menunjukkan sikap kooperatif selama pemeriksaan, dan KPK berharap individu lainnya yang terkait juga bersikap serupa agar proses penyelidikan dapat berjalan lancar.
Proses Pemeriksaan KPK
Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan oleh KPK pada tanggal 23 Juni 2025 untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengelolaan ibadah haji. ‘Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif,’ ungkap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK.
Selama pemeriksaan, Budi menekankan bahwa keterangan Khalid sangat berarti bagi penyidik. Dia juga mendesak individu lain yang memiliki kaitan dengan kasus ini untuk bersikap kooperatif guna mempercepat penanganan perkara.
Pemeriksaan ini tergolong dalam rangkaian upaya KPK untuk mendalami dugaan adanya penyelewengan serta korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan kuota haji.
Latar Belakang Dugaan Korupsi
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 muncul setelah adanya temuan penting dari Pansus Angket Haji. Pansus ini dibentuk oleh DPR setelah Tim Pengawas menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.
DPR pun setuju untuk membentuk Pansus Haji pada 4 Juli 2024, untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 H. Dalam laporan awalnya, Pansus Haji menyoroti pelanggaran terkait pembagian kuota haji 2024 oleh Kemenag.
Wisnu Wijaya, anggota Pansus, menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembagian kuota di mana Kemenag tidak mengikuti hasil rapat yang telah disepakati.
Tindakan KPK Selanjutnya
Saat ini, KPK sedang berfokus untuk mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang dianggap memiliki informasi crucial mengenai kasus ini. Budi Prasetyo menyatakan bahwa tim penyidik telah meminta klarifikasi secara menyeluruh untuk mengintegrasikan data yang diperlukan.
Namun, dia menegaskan bahwa rincian mengenai perkembangan lebih lanjut belum dapat diungkapkan karena proses penyelidikan masih berlangsung. KPK berkomitmen untuk memberikan update terkait konstruksi perkara ini di masa mendatang.
Sebagai dukungan, Dinas Haji juga diharapkan untuk lebih transparan dalam memberikan informasi relevan agar pengelolaan kuota haji semakin jelas.
