Grab Indonesia memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah yang mempertimbangkan kenaikan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, pada Rabu (2/7).
Tirza menekankan pentingnya dialog terbuka dan koordinasi antara Grab dan pemerintah untuk membahas perubahan kebijakan yang berdampak pada pendapatan mitra serta harapan konsumen terkait biaya transportasi.
Respons Grab terhadap Kenaikan Tarif
Tirza Munusamy menyatakan bahwa Grab menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan siap berdialog dengan pemerintah mengenai rencana kebijakan yang ada. “Kami terus menjalin koordinasi dan siap berdialog secara terbuka terkait berbagai rencana kebijakan, termasuk yang menyangkut penyesuaian tarif transportasi,” kata Tirza.
Menurutnya, kebijakan tarif yang baru akan berdampak besar bagi banyak pihak. Oleh karena itu, Grab memberikan catatan penting bahwa penyesuaian tarif harus mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan mitra dan permintaan konsumen.
Keterlibatan Mitra dalam Diskusi Kebijakan
Grab mengundang seluruh mitra untuk berpartisipasi dalam forum diskusi guna mendapatkan masukan mengenai kebijakan yang direncanakan. Tirza menekankan, “Kami memahami bahwa perubahan seperti ini tidak mudah dan akan menimbulkan tantangan bagi semua pihak.”
Dia percaya bahwa dengan semangat kolaborasi, akan ada solusi terbaik yang dapat mendukung ekosistem transportasi digital di Indonesia, dengan tetap memperhatikan aspek penting dari setiap kebijakan yang diusulkan.
Pernyataan Kementerian Perhubungan
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebut bahwa kebijakan kenaikan tarif ojol telah mendapatkan pertimbangan keputusan final. Namun, saat rapat dengan Komisi V DPR pada Senin (30/6), ia meralat pernyataannya dengan menyatakan bahwa “Kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15 persen ini, ini masih dalam tahap kajian mendalam. Artinya, ini belum merupakan keputusan final.”
Dia menambahkan bahwa proses untuk mencapai keputusan akhir masih panjang, dan masih banyak aspek yang perlu diperhatikan serta dibahas sebelum kebijakan tersebut resmi berlaku.
