Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengonfirmasi rencana kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) pada tahun 2026. Direktorat Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa perubahan ini melibatkan delapan skenario untuk menjamin keberlanjutan operasional.
Kenaikan tarif iuran ini menjadi perhatian lantaran tarif tersebut belum disesuaikan selama lima tahun terakhir. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan pentingnya penyesuaian ini untuk mengatasi inflasi dan meningkatnya belanja kesehatan.
Rencana Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa mereka sedang mendiskusikan kemungkinan kenaikan tarif iuran JKN yang direncanakan untuk tahun 2026. Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa rincian lebih lanjut mengenai kenaikan ini masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat dipublikasikan.
“Namanya skenario ya ada penyusaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu, tapi BPJS itu sadar sekali apa yang dilakukan dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya, tapi bukan pengambil keputusan,” ungkap Ghufron dalam Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan yang berlangsung di Jakarta.
Salah satu skenario yang dibahas adalah cost sharing dan dampaknya yang masih dalam tahap pembahasan. Kenaikan ini menjadi langkah penting dan pemerintah sedang mempersiapkan beberapa strategi untuk menanggapi dinamika ini.
Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan dan Belanja Kesehatan Nasional
Sejak tahun 2020, tarif iuran BPJS Kesehatan belum mengalami penyesuaian, meskipun belanja kesehatan masyarakat terus meningkat dengan estimasi kenaikan sekitar 15% per tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan, “Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga.”
Dalam pernyataannya di DPR, Budi menyatakan bahwa kenaikan tarif iuran sangat diperlukan. Jika tidak ada penyesuaian, tekanan biaya dari meningkatnya belanja kesehatan akan menjadi semakin berat.
“Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya,” serunya memperingatkan pentingnya tindakan segera.
Pertumbuhan Belanja Kesehatan yang Tidak Sehat
Pada tahun 2023, total belanja kesehatan masyarakat telah mencapai Rp 614,5 triliun, meningkat 8,2% dari tahun 2022. Budi menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan belanja kesehatan selalu di atas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), yang berisiko bagi keuangan negara.
“Kita hati-hati bapak ibu bahwa pertumbuhan belanja nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain,” tandas Budi.
Dengan situasi ini, penyesuaian tarif iuran oleh BPJS Kesehatan menjadi semakin mendesak demi menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
