Polri telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh instansi pemerintahan dan perkantoran untuk memberlakukan kebijakan work from home (WFH) pada 1 Juli 2025. Langkah ini diambil untuk mengurangi volume kendaraan di sekitar Monumen Nasional (Monas) yang akan menjadi lokasi peringatan Hari Bhayangkara ke-79.
Imbauan Work From Home
Polri mengimbau seluruh instansi pemerintahan dan perkantoran swasta untuk melaksanakan kebijakan work from home (WFH) pada 1 Juli 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang bisa terjadi di sekitar Monas menjelang peringatan Hari Bhayangkara yang ke-79.
Kombes Pol Komarudin, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa surat imbauan tersebut sudah disebarkan ke berbagai instansi. “Surat sudah dikeluarkan, saya sudah lihat suratnya ya. Kami berikan imbauan dari panitia pusat ya, dari panitia pusat Mabes Polri sudah bersurat ke kantor-kantor,” ucap Komarudin.
Dengan adanya kebijakan ini, pihak kepolisian berharap dapat mengurangi kepadatan di hari peringatan, yang dipastikan akan dihadiri oleh ribuan personel, VIP, dan masyarakat.
Dukungan untuk Kelancaran Upacara
Penerapan WFH pada tanggal tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran upacara peringatan Hari Bhayangkara. “Sehingga seluruh aktivitasnya bisa berjalan. Jadi tidak menghilangkan kualitas dari aktivitas masyarakat dan juga kegiatan-kegiatan, itu imbauannya sudah ada, suratnya sudah ada,” jelas Komarudin.
Dengan adanya kebijakan ini, pihak kepolisian ingin memastikan bahwa upacara dapat berjalan dengan aman dan tertib. Upacara tersebut diadakan setiap tahun untuk memperingati Hari Bhayangkara, yang merupakan hari lahirnya Polri.
Pengalihan Arus Lalu Lintas
Kombes Pol Komarudin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan. Ruas jalan yang dimaksud antara lain Jalan Medan Merdeka, Sudirman–Thamrin, dan beberapa jalan lainnya.
Pengalihan arus kendaraan akan dilakukan secara situasional untuk meminimalisasi kemacetan. “Jadi kami berharap hindari ruas-ruas jalan yang nantinya memang akan terjadi kepadatan atau menggunakan akses transportasi publik,” tuturnya.
