Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) telah mengumumkan rencana pembangunan rumah subsidi seluas 14 meter persegi di wilayah pinggiran Jakarta. Rencana ini ditujukan untuk menghadirkan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan tempat tinggal di dalam kota.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyatakan bahwa harga untuk rumah subsidi masih dalam proses penyesuaian dan angka pasti belum ditentukan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam memberikan masukan mengenai desain dan lokasi pembangunan.
Rincian Konsep Rumah Subsidi yang Dicanangkan
Lippo Karawaci, sebagai pengembang, merancang dua tipe rumah subsidi, yakni tipe satu kamar tidur dengan luas bangunan 14 m² di lahan 25 m² dan tipe dua kamar tidur seluas 23,4 m² di lahan 26,3 m². Sri Haryati menegaskan bahwa konsep ini belum final dan masih terbuka untuk masukan publik.
Sri Haryati mengatakan, “Kemarin ada yang usul, bu jangan di 14 (meter persegi) tapi yang lebih tinggi seperti kita awal tuh di 18 meter persegi,” menunjukkan fleksibilitas Kementerian PKP untuk mempertimbangkan revisi desain sesuai masukan masyarakat.
Lebih jauh, Sri menambahkan, “Desainnya mungkin nanti disesuaikan bisa untuk motor saja,” menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk menghadirkan hunian yang relevan dengan kebutuhan penghuninya.
Penentuan Lokasi Pembangunan Rumah Subsidi
Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pengembang dalam menentukan lokasi yang memiliki aksesibilitas baik. Penekanan diberikan pada fasilitas transportasi agar penghuni dapat dengan mudah menjangkau tempat kerja di Jakarta.
Fritz Atmodjo, Head of Project Management di PT Lippo Karawaci, menjelaskan bahwa beberapa lokasi yang dipertimbangkan antara lain area Cikampek hingga Tangerang. “Terkait lokasi sih sebenarnya kemarin kita sempat hitung-hitung gitu ya, pastinya berbagai faktor seperti jarak tempuh dan kenyamanan akan diutamakan dalam penentuan lokasi,” ungkapnya.
Kedekatan dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) juga menjadi parameter penting untuk memberikan akses yang lebih baik ke transportasi publik. Dengan ini, waktu perjalanan penghuni menuju tempat kerja diharapkan dapat diminimalisir.
Proses Pengembangan dan Pembahasan Harga
Pembahasan harga rumah subsidi saat ini masih dalam tahapan negosiasi dan belum ada kepastian mengenai angka akhir. Sri Haryati mengatakan, “Masih digodok, tapi kita juga dorong untuk harganya bisa lebih affordable dibanding skema-skema yang sekarang sudah ada,” menunjukkan komitmen pada ketersediaan hunian terjangkau.
Kementerian PKP juga membuka ruang untuk usulan desain dan lokasi dari berbagai pemangku kepentingan. “Kita sih pengennya ada di Jakarta Pusat, lah. Tapi kan sekali lagi, rumah subsidi itu ada peraturannya. Batas maksimal harganya ada,” jelas Sri, merinci tantangan yang dihadapi terkait batasan harga yang harus diikuti dalam pembangunan rumah subsidi.
Dengan banyaknya diskusi yang berlangsung, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif pada konsep rumah subsidi ini. Setelah fase desain rampung dan harga ditetapkan, pembangunan diharapkan dapat segera dijadwalkan.
