Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Inisiatif ini bertujuan untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara demi mendukung pembangunan pemerintah.
Satgassus ini melakukan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeksplorasi potensi pendapatan di sektor perikanan, yang saat ini dihadapkan pada berbagai kendala dalam perizinan.
Tim Satgassus Tinjau Kondisi Lapangan
Menurut keterangan Yudi Purnomo, salah satu anggota Satgassus, koordinasi telah dilakukan dengan kementerian selama sekitar enam bulan terakhir. Mereka baru-baru ini melaksanakan tinjauan lapangan di Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo, dan Pelabuhan Perikanan Benoa, Bali.
Kegiatan ini berlangsung dari 7 hingga 9 Mei di Probolinggo dan dari 11 hingga 13 Juni di Bali. Dari hasil inspeksi tersebut, tim Satgassus menemukan berbagai masalah yang menghalangi peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.
Kendala utama yang diidentifikasi adalah adanya kapal penangkap ikan, baik yang berukuran di bawah maupun di atas 30 GT, yang beroperasi tanpa izin di perairan yang berada di luar 12 mil laut. Kondisi ini mengakibatkan hasil tangkapan ikan tersebut tidak dapat dipungut.
Rekomendasi dan Solusi dari Satgassus
Yudi Purnomo mengungkapkan bahwa meskipun sejumlah kapal telah mengajukan permohonan izin, proses tersebut sering kali terhambat dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam rangka mengatasi masalah ini, Satgassus memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memproses perizinan.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP. Dengan adanya SKB ini, tim pelaksana dari KKP akan lebih mampu melakukan pengukuran terhadap kapal perikanan.
Di sisi lain, KKP juga akan membuka gerai pelayanan perizinan di pelabuhan-pelabuhan perikanan. Hal ini ditujukan agar pemilik kapal dapat langsung memproses izin mereka, dengan rencana dimulainya layanan tersebut di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, dan Provinsi Bali.
Dampak Positif untuk Penerimaan Negara
Yudi Purnomo menekankan bahwa semakin banyak kapal perikanan yang memiliki izin, maka otomatis jumlah PNBP dari hasil tangkapan ikan juga akan meningkat. Hal ini berarti penambahan penerimaan negara yang sangat penting untuk mendukung pembangunan.
Setelah pembentukan Satgassus ini, penting untuk dicatat bahwa personel Satgassus terdiri dari mantan pegawai KPK yang sebelumnya terlibat dalam upaya pencegahan korupsi di Polri. Dipimpin oleh Herry Muryanto dan diwakili oleh Novel Baswedan, satgas ini menggandeng berbagai pihak untuk mencapai target yang diharapkan.
