Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Encep Nurjaman alias Hambali tidak akan diizinkan masuk ke Indonesia jika dibebaskan dari tahanan di Guantanamo, Kuba. Hal ini disebabkan oleh status kewarganegaraan Hambali yang belum jelas.
Yusril menekankan bahwa Hambali ditangkap tanpa paspor Indonesia, sehingga secara hukum, statusnya sebagai Warga Negara Indonesia dipertanyakan. Pemerintah bersedia menyerahkan proses hukum Hambali kepada Amerika Serikat jika diperlukan.
Posisi Pemerintah Terkait Pangkalan Hukum Hambali
Yusril menjelaskan bahwa status kewarganegaraan Hambali masih belum dapat dipastikan. “Secara hukum jika seseorang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia, maka status WNI-nya dianggap gugur,” ungkap Yusril saat berkomunikasi dengan Duta Besar Australia di Jakarta.
Hambali telah ditahan di Penjara Guantanamo selama lebih dari dua dekade setelah penangkapannya oleh pemerintah Pakistan atas permintaan pemerintah Amerika. Dia dikenal sebagai pemimpin Jemaah Islamiyah yang terlibat dalam berbagai tindakan teror, termasuk tragedi Bom Bali yang menewaskan 202 orang pada tahun 2002.
Meskipun ada wacana untuk memulangkan Hambali, Yusril menegaskan bahwa keputusan tersebut belum diambil. “Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu,” tegasnya.
Reaksi Terhadap Perkembangan Kasus Hambali
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, memberikan apresiasi terhadap tindakan pemerintah Indonesia mengenai kasus ini, sambil mengingatkan akan sensitivitas kasus Bom Bali bagi keluarga korban. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menangani isu ini.
Yusril juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pengembalian Hambali dapat dilakukan dengan penanganan yang tepat. Proses komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai status Hambali pun masih menemui kendala.
“Pemerintah pernah juga minta ke yang bersangkutan supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili,” ungkap Yusril, menunjukkan kompleksitas yang dihadapi dalam kasus ini.
Tantangan yang Dihadapi dalam Kasus Hambali
Hambali adalah salah satu tokoh teroris yang paling dikenal, membawa tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah kini masih mempelajari potensi risiko yang timbul apabila Hambali diizinkan kembali ke Indonesia.
Yusril menekankan pentingnya pertimbangan matang terkait langkah selanjutnya dalam menangani kasus ini. Penanganan kasus ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, namun juga melibatkan kepentingan publik dan perasaan masyarakat.
“Kemungkinan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil,” kata Yusril, menyoroti kompleksitas situasi yang harus dihadapi pemerintah.
