Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diperiksa di Bareskrim Polri sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan keterangan setelah pemeriksaan sebelumnya.
Kasus tersebut telah berlangsung sejak 2016 dan memasuki fase penyelidikan lebih dalam oleh kepolisian. Ahok menegaskan keinginannya untuk kooperatif dalam membantu penyidik mengungkap kasus ini.
Latar Belakang Kasus
Kasus korupsi lahan rusun di Cengkareng bermula dari pembelian tanah seluas 4,9 hektare milik Teoti Noezlar Soekarno. Diduga, dalam transaksi tersebut, Toeti melalui kuasa hukum memberikan sejumlah uang kepada pejabat Dinas Perumahan Jakarta agar pembelian berjalan lancar.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ahok mengidentifikasi keanehan pada anggaran rusun yang mencapai Rp 684 miliar. Melihat hal tersebut, ia segera melaporkan kepada KPK dan meminta BPK melakukan audit menyeluruh.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian melakukan klarifikasi dan temukan indikasi adanya pembelian lahan yang menyimpang. Hal ini menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup signifikan.
Pihak kepolisian menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana, serta pihak swasta bernama Rudy Hartono Iskandar.
Proses Hukum Berlanjut
Ahok kembali dipanggil Bareskrim untuk memberikan keterangan tambahan terkait kasus yang sama. Dalam kesempatan ini, Ahok menegaskan sikap kooperatifnya terhadap proses hukum yang akan dijalani.
Ahok menyatakan, “Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu soal lahan (rumah susun) Cengkareng.” Keterangan yang ia berikan sebagai saksi dianggap vital untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dalam kasus ini.
Meski Ahok tidak merinci materi pemeriksaan, keterlibatannya sebagai saksi menjadi penting dalam upaya penyelidikan. Proses hukum yang tengah berlangsung ini menunjukkan upaya tegas aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi.
Penyidik berharap dengan keterlibatan saksi kunci seperti Ahok, kasus ini bisa segera diungkap dan diselesaikan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
