Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengonfirmasi bahwa kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar bentuk penyerahan data pribadi secara bebas.
Kesepakatan ini menjadi landasan hukum yang sah dan terukur untuk pengelolaan lalu lintas data pribadi lintas negara.
Rincian Kesepakatan Perdagangan
Kesepakatan ini mencakup berbagai poin penting, salah satunya mengenai pemindahan data pribadi.
Dalam pernyataan resmi, Gedung Putih mengatur tentang penghapusan hambatan perdagangan digital antara kedua negara, termasuk komitmen untuk menyelesaikan isu-isu terkait data dan investasi.
Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian terhadap proses pemindahan data pribadi ke AS, di mana negara tersebut diakui memiliki perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.
Hal ini menjadi jaminan bagi pengguna layanan digital di Indonesia sehingga hak-hak mereka tetap terjaga.
Proses Negosiasi dan Pengawasan
Kemkomdigi mengungkapkan bahwa pembicaraan teknis antara kedua pemerintah mengenai pemindahan data masih berlangsung.
Itu berarti kesepakatan yang diumumkan oleh Gedung Putih masih dalam tahap finalisasi.
Proses pemindahan data akan dijalankan dengan mematuhi prinsip perlindungan hak individu serta kedaulatan hukum nasional.
Penggunaan data pribadi lintas negara akan terjadi hanya untuk kepentingan yang sah dan dibenarkan secara hukum.
Landasan Hukum dan Praktik Global
Pengaliran data antarnegara akan tetap diawasi ketat oleh otoritas Indonesia.
Sebagai bagian dari kerangka hukum, Kemkomdigi mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
Dalam konteks global, praktek transfer data ini telah diterapkan secara luas.
Negara anggota G7 telah lebih dahulu mengadopsi cara transfer data lintas batas yang aman, menjadikan hal ini sebagai prasyarat dalam dunia digital yang semakin terhubung.
